PENERAPAN RESTORACTIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Abstract

Pendekatan resorative justice ini telah diamanahkan sebagai dasar hukum pemberian restorative justice  Pasal 310 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang  Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan beberapa peraturan lainnya Perlindungan  hukum  pidana  oleh  pelaku  itu  tidak  lepas  dari   yang namanya keadilan. Keadilan yang seharusnya dijunjungi tinggi untuk menjamin terpenuhi perlindungan hukum. Para penegak hukum harusnya mempunyai rasa keadilan Aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus seperti disebutkan diatas harus lebih mengutamakan pendekatan restorative justice