PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DAATA PRIBADI NASABAH BANK DIGITAL BERDASARKAN PASAL 4 AYAT 3 UNDANG UNDANG 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUGNAN DATA NASABAH

Abstract

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi dan bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sering mendapatkan serangan siber yang mengakibatkan kebocoran data pribadi dari berbagai platform yang ada. Apabila terjadi serangan siber yang mengakibatkan kebocoran data, bank digital sebagai perusahaan dan sebagai pengendali data pribadi, harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan UU PDP. Perusahaan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada subjek data pribadi dan lembaga. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana seperti yang disebutkan dalam UU PDP. Beberapa hambatan atau tantangan dalam penerapan UU PDP disebabkan oleh banyak perusahaan yang masih belum mempunyai teknologi dan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi sesuai yang ditetapkan UU PDP, kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di masyarakat serta banyak pihak yang masih kurang paham mengenai UU PDP dan implikasinya, dan kurangnya koordinasi antar komunitas, lembaga pemerintahan dan swasta. Koordinasi tersebut harus diperkuat untuk memastikan UU PDP berjalan dengan efektif